31
Des
09

PENANGGULANGAN ANAK & REMAJA PENDERITA HIV/AIDS

HIV/AIDS bukanlah permasalahan medis atau perorangan semata, melainkan masalah kemanusiaan yang berdampak amat besar pada segala bidang kehidupan. Untuk itu kepedulian dan kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah dan swasta, LSM, komunitas dan ODHA sangat dibutuhkan. Semua pihak harus berkontribusi melalui fungsi dan perannya secara sinergis. HIV/AIDS termasuk salah satu permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti agar anak-anak dan remaja tidak menjadi korban penderita. Anak-anak dan remaja sebenarnya belum tahu apa dan kenapa HIV/AIDS itu. Maka untuk mencegah permasalahannya bagaimana kita (keluarga, lingkungan pendidikan, kesehatan, masyarakat, dll) dapat mensosialisasikan pola hidup yang baik pada anak dan remaja, meredam laju penyebaran HIV/AIDS tanpa stigma dan diskriminasi, mempromosikan terwujudnya langkah-langkah nyata pencegahan HIV/AIDS, perawatan dan dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS.
Pada Tahun 2006 Presiden memberikan amanat tertuang dalam Peraturan Presiden No. 75 tahun 2006, dimana dalam Bab V Pasal 15 Ayat 2 disebutkan bahwa “Semua biaya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi”. Hal ini mengharuskan adanya peningkatan penanggulangan di seluruh Indonesia termasuk mewajibkan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong adanya kebijakan penanggulangan dan pengalokasian dana penanggulangan HIV/AIDS melalui APBD. Sejalan dengan itu pemerintah melaksanakan strategi penanggulangan HIV dan AIDS melalui tiga periode yang dimuat dalam Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 1994-2003, tahun 2003-2007 dan tahun 2007-2010. Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS berisikan:

1. TUJUAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
1.1. Tujuan Umum penanggulangan HIV dan AIDS
Mencegah dan mengurangi penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.
1.2. Tujuan Khusus Penanggulangan HIV dan AIDS
1.2.1. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif untuk mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS dengan menitikberatkan pencegahan pada sub-populasi berperilaku resiko tinggi dan lingkungannya dengan tetap memperhatikan sub-populasi lainnya.
1.2.2. Menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan.
1.2.3. Meningkatkan peran serta remaja, perempuan, keluarga dan masyarakat umum termasuk ODHA dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
1.2.4. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, LSM, sektor swasta dan dunia usaha, organisasi profesi dan mitra internasional di pusat dan di daerah untuk meningkatkan respons nasional terhadap HIV dan AIDS.
1.2.5. Meningkatkan koordinasi kebijakan nasional dan daerah serta inisiatif dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

2. DASAR KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
2.1. Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan dan kegiatannya diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2.2. Upaya penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah, dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan. Masyarakat dan LSM menjadi pelaku utama sedangkan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung terselenggaranya upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
2.3. Upaya penanggulangan harus didasari pada pengertian bahwa masalah HIVdan AIDS sudah menjadi masalah sosial kemasyarakatan serta masalah nasional dan penanggulangannya melalui “Gerakan Nasional Penanggulangan HIV and AIDS”;
2.4. Upaya penanggulangan HIV and AIDS diutamakan pada kelompok masyarakat berperilaku risiko tinggi tetapi harus pula memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaannya dan kelompok marginal terhadap penularan HIV and AIDS;
2.5. Upaya penanggulangan HIV and AIDS harus menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
2.6. Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada anak sekolah, remaja dan masyarakat umum diselenggarakan melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi guna mendorong kehidupan yang lebih sehat;
2.7. Upaya pencegahan yang efektif termasuk penggunaan kondom 100% pada setiap hubungan seks berisiko, semata-mata hanya untuk memutus rantai penularan HIV;
2.8. Upaya mengurangi infeksi HIV pada pengguna napza suntik melalui kegiatan pengurangan dampak buruk (harm reduction) dilaksanakan secara komprehensif dengan juga mengupayakan penyembuhan dari ketergantungan pada napza.
2.9. Upaya penanggulangan HIV and AIDS merupakan upaya-upaya terpadu dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan dan perawatan berdasarkan data dan fakta ilmiah serta dukungan terhadap ODHA.
2.10.Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV and AIDS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan (informed consent). Konseling yang memadai harus diberikan sebelum dan sesudah pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan diberitahukan kepada yang bersangkutan tetapi wajib dirahasiakan kepada fihak lain.
2.11.Diusahakan agar peraturan perundang-undangan harus mendukung dan selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan HIV and AIDS disemua tingkat.
2.12.Setiap pemberi pelayanan berkewajiban memberikan layanan tanpa diskriminasi kepada ODHA dan OHIDA.

3. STRATEGI
3.1. Meningkatkan dan memperluas upaya pencegahan yang nyata efektif dan menguji coba cara-cara baru;
3.2. Meningkatkan dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah ODHA yang memerlukan akses perawatan dan pengobatan;
3.3. Meningkatkan kemampuan dan memberdayakan mereka yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di pusat dan di daerah melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan;
3.4. Meningkatkan survei dan penelitian untuk memperoleh data bagi pengembangan program penanggulangan HIV dan AIDS;
3.5. Memberdayakan individu, keluarga dan komunitas dalam pencegahan HIV dilingkungannya;
3.6. Meningkatkan kapasitas nasional untuk menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanggulangan HIV dan AIDS;
3.7. Memobilisasi sumberdaya dan mengharmonisasikan pemamfaatannya di semua tingkat.

AREA PRIORITAS PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
Area prioritas penanggulangan HIV dan AIDS untuk tahun 2007-2010 adalah sebagai
berikut:
1. Pencegahan HIV dan AIDS;
2. Perawatan, Pengobatan dan Dukungan kepada ODHA;
3. Surveilans HIV dan AIDS serta Infeksi menular Seksual;
4. Penelitian dan riset operasional;
5. Lingkungan Kondusif;
6. Koordinasi dan harmonisasi multipihak;
7. Kesinambungan penanggulangan

1. AREA PENCEGAHAN HIV DAN AIDS
Penyebaran HIV dipengaruhi oleh perilaku berisiko kelompok-kelompok masyarakat. Pencegahan dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan perilaku kelompok dan potensi ancaman yang dihadapi. Kegiatankegiatan dari pencegahan dalam bentuk penyuluhan, promosi hidup sehat, pendidikan sampai kepada cara menggunakan alat pencegahan yang efektif dikemas sesuai dengan sasaran upaya pencegahan. Dalam mengemas program-program pencegahan dibedakan kelompok-kelompok sasaran sebagai berikut:
• Kelompok tertular (infected people)
Kelompok tertular adalah mereka yang sudah terinfeksi HIV. Pencegahan ditujukan untuk menghambat lajunya perkembangan HIV, memelihara produktifitas individu dan meningkatkan kwalitas hidup.
• Kelompok berisiko tertular atau rawan tertular (high-risk people)
Kelompok berisiko tertular adalah mereka yang berperilaku sedemikian rupa sehingga sangat berisiko untuk tertular HIV. Dalam kelompok ini termasuk penjaja seks baik perempuan maupun laki-laki, pelanggan penjaja seks, penyalahguna napza suntik dan pasangannya, waria penjaja seks dan pelanggannya serta lelaki suka lelaki. Karena kekhususannya, narapidana termasuk dalam kelompok ini. Pencegahan untuk kelompok ini ditujukan untuk mengubah perilaku berisiko menjadi perilaku aman.
• Kelompok rentan (vulnerable people)
Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil, sehingga rentan terhadap penularan HIV. Termasuk dalam kelompok rentan adalah orang dengan mobilitas tinggi baik sipil maupun militer, perempuan, remaja, anak jalanan, pengungsi, ibu hamil, penerima transfusi darah dan petugas pelayanan kesehatan. Pencegahan untuk kelompok ini ditujukan agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berisiko tertular HIV. (Menghambat menuju kelompok berisiko)
• Masyarakat Umum (general population)
Masyarakat umum adalah mereka yang tidak termasuk dalam ketiga kelompok terdahulu. Pencegahan ditujukan untuk peningkatkan kewaspadaan, kepedulian dan keterlibatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di lingkunagnnya.
1.1. Tujuan
Tujuan program-program pencegahan adalah agar setiap orang mampu melindungi dirinya agar tidak tertular HIV dan tidak menularkan kepada orang lain.
1.2. Program
Untuk mencapai tujuan pencegahan dengan berbagai sasaran maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelompokan dalam program–program sebagai berikut:
1.2.1. Program peningkatan pelayan konseling dan testing sukarela
Pelayanan konseling dan testing sukarela ditingkatkan jumlah dan mutunya dengan melibatkan kelompok dukungan sebaya sehingga mencapai hasil maksimal.
1.2.2. Program peningkatan penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko
Peningkatan penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko ditingkatkan untuk mencegah infeksi HIV dan IMS. Penggunaan kondom perempuan dimungkinkan untuk digunakan pada tempat-tempat yang memerlukan. Program mencakup juga Intervensi Perubahan Perilaku (Behavior Change Intervention =BCI).
1.2.3. Program pengurangan dampak buruk penyalahgunaan napza suntik
Pengurangan dampak buruk penyalahgunaan napza suntik untuk mencegah penularan HIV dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan terkait. Program juga dikaitkan dengan upaya pengurangan kebutuhan napza suntik bagi penasun. Program diutamakan di seluruh provinsi di Jawa dan ibu kota seluruh provinsi. Program mencakup juga Intervensi Perubahan Perilaku (Behavior Change Intervention =BCI).
1.2.4. Program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak
Pencegahan penularan dari ibu HIV positif kepada bayinya dilaksanakan terutama di daerah epidemi terkonsentrasi dan di provinsi Papua dan Irian Jaya Barat.
1.2.5. Program penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS)
Penderita IMS mempunyai risiko 2-9 kali lebih besar untuk tertular HIV dibandingkan dengan bukan penderita. Program penanggulangan IMS meliputi surveilans, penemuan, pengobatan dan pencegahan ditingkatkan di semua daerah.
1.2.6. Program penyediaan darah dan produk darah yang aman
Penyediaan darah dan produk darah yang aman diupayakan di semua unit transfusi darah baik yang berada di bawah binaan Palang Merah Indonesia (PMI) maupun yang berada di rumah sakit pemerintah dan swasta. Diutamakan di daerah dengan prevalensi tinggi.
1.2.7. Program peningkatan kewaspadaan universal
Penerapan kewaspadaan universal harus dilaksanakan dengan benar oleh petugas dan masyarakat yang lansung terpapar seperti petugas pelayanan kesehatan, petugas sosial, polisi, penyelenggara jenazah, petugas lapas dan lainnya. Pengetahuan dan ketrampilan petugas dan sarana serta prasarana yang diperlukan perlu disediakan dengan cukup.
1.2.8. Program komunikasi publik
Komunikasi publik yang baik akan menurunkan derajat kerentanan dari kelompok– kelompok rentan. Upaya ini dilakukan melalui komunikasi, informasi, pendidikan, penyuluhan, tatap muka, pengurangan kemiskinan, pembinaan ketahanan keluarga dan penyetaraan gender dengan menggunakan jalur komunikasi dan media yang tersedia.

2. AREA PERAWATAN, PENGOBATAN DAN DUKUNGAN KEPADA ODHA
Peningkatan jumlah penderita AIDS memerlukan peningkatan jumlah dan mutu layanan perawatan dan pengobatan. Peningkatan juga dilakukan bagi dukungan maksimal kepada ODHA. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan klinis dan pendekatan berbasis masyarakat dan keluarga. Universal Access yang bertujuan memberikan kemudahan kepada mereka yang memerlukan untuk akses kepada layanan perawatan dan pengobatan melandasi program – program pada area ini.
2.1. Tujuan
Mengurangi penderitaan akibat HIV dan AIDS dan mencegah penularan lebih lanjut infeksi HIV serta meningkatkan kwalitas hidup ODHA.
2.2. Program
Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelompokan dalam program –program sebagai berikut:
2.2.1. Program peningkatan sarana pelayanan kesehatan
Jumlah dan mutu pelayan untuk konseling dan testing sukarela (VCT), pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayinya (PMTC) dan perawatan, pengobatan dan dukungan pada ODHA (CST) ditingkatkan.
2.2.2. Program peningkatan penyediaan, distribusi obat dan reagensia
Untuk memenuhi kebutuhan ODHA dan sejalan dengan peningkatan jumlah sarana perawatan dan pengobatan, ketersediaan ARV, obat infeksi oportunistik dan reagensia ditingkatkan jumlah dan mutunya serta harganya diupayakan terjangkau. Manajemen obat dan reagensia disempurnakan sehingga pengadaan dan distribusi obat dan reagensia terjamin.
2.2.3. Program pendidikan dan pelatihan
Peningkatan jumlah dan mutu pelayanan dan dukungan kepada ODHA membutuhkan tenaga yang berilmu, terampil dan beretika. Pendidikan dan pelatihan teknis diberikan kepada mereka yang berkarya dalam upaya penanggulangan AIDS sesuai dengan bidang kerjanya.
2.2.4. Program peningkatan penjangkauan dan dukungan ODHA
Upaya yang sungguh-sungguh untuk menjangkau sedikitnya 80% kelompok berperilaku risiko tinggi agar mereka yang memerlukan perawatan dan pengobatan dapat akses kepada pencegahan, perawatan, pengobatan dan dukungan yang diperlukan.

3. AREA SURVEILANS HIV DAN AIDS SERTA IMS
Besaran, kecenderungan dan distribusi persebaran HIV dan AIDS diketahui dari data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan surveilans penyakit. Surveilans penyakit dan surveilans perilaku bersama-sama memberikan petunjuk tentang hasil upaya penanggulangan dan amat diperlukan bagi perumusan kebijakan dan perencanaan. Kegiatan surveilans akan terus disempurnakan baik metodologinya maupun implementasinya sehingga hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain surveilans HIV dan AIDS dan perilaku, surveilans IMS ditingkatkan pelaksanaannya dan hasilnya dipublikasikan agar dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan.
3.1. Tujuan
Untuk memperoleh data dan informasi yang valid tentang besaran, kecenderungan dan distribusi persebaran HIV dan AIDS serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2. Program
Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelompokan dalam program –program sebagai berikut:
3.2.1. Program peningkatan surveilans HIV
Pelaksanaan surveilans HIV pada sub-populasi dengan berbagai tingkat risiko penularan diperluas wilayah cakupannya dan ditingkatkan mutunya. Di daerah dengan tingkat generalized epidemic dilaksanakan surveilans HIV di populasi umum.
3.2.2. Program Peningkatan surveilans perilaku
Pelaksanaan surveilans perilaku ditingkatkan wilayah cakupan dan mutunya.Variabel yang digunakan dipilih variable yang sensitif yang dapat menggambarkan hasil program intervensi perubahan perilaku.
3.2.3. Program peningkatan surveilans IMS
Pelaksanaan surveilans IMS ditingkatkan wilayah cakupan dan mutunya. Dan juga digunakan untuk mengetahui hasil program intervensi perilaku dan program penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko.
3.2.4. Program peningkatan laboratorium HIV
Laboratorium HIV untuk keperluan surveilans, penegakan diagnosis dan pemantauan proses pengobatan ditingkatkan baik jumlahnya maupun mutu pemeriksaannya.
3.2.5. Program peningkatan mutu pelaporan
Pelaporan merupakan aspek penting dari surveilans. Laporan surveilans dibuat sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh mereka yang membutuhkan, akurat dan tepat waktu.

4. AREA PENELITIAN DAN RISET OPERASIONAL
Upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang sedang dan akan diselenggarakan memerlukan pengembangan terus menerus. Banyak aspek penanggulangan yang belum diketahui. Perbedaan laju epidemi di berbagai daerah perlu dicari faktor-faktor yang menyebabkannya. Penelitian dan riset operasional diharapkan mampu memberikan jawaban atas hal- hal tersebut sehingga ditingkatkan pada empat tahun kedepan. Untuk melaksanakan penelitian yang bermutu tinggi, dipersiapkan tenaga-tenaga peneliti di semua tingkat. Selain daripada itu ditingkatkan kerjasama antar pusat-pusat penelitaian HVI dan AIDS di dalam negeri dan di luar negeri. Inventory hasil penelitian dilakukan sesuai dengan tatacara yang lazim. Setiap hasil penelitian dipublikasikan secara luas sehingga dapat diakses oleh yang
memerlukan.
4.1. Tujuan
Penelitian dan riset operasional HIV dan AIDS bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang terpercaya sebagai dasar perbaikan dan pengembangan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
4.2. Program
Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelompokan dalam program –program sebagai berikut:
4.2.1. Program riset operasional
Berbagai upaya penanggulangan yang sedang diselenggarakan memerlukan penelitian untuk perbaikan kinerjanya agar lebih efektif dan efisien. Hasil-hasil survei dapt dijadikan petunjuk untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.
4.2.2. Program penelitian resistensi obat antiretroviral
Penggunaan ARV yang semakin meluas dengan pengawasan yang tidak selalu dapat dilakukan berpotensi untuk menimbulkan resistensi ARV. Penelitian tentang kemungkinan resistensi ini dilakukan untuk kewaspadaan dan perencanaan pengadaan ARV lini berikutnya.
4.2.3. Program penelitian obat tradisional HIV dan AIDS
Indonesia kaya dengan flora dan fauna sebagai bahan pembuat obat-obatan. Beberapa produk diklaim sebagai bermamfaat untuk pengidap HIV dan AIDS. Penelitian obat tradisional diarahkan untuk mencari bukti-bukti ilmiah tenang obat-obat tradisional tersebut sekaligus mencari peluang-peluang lain.
4.2.4. Program penelitian dampak sosial ekonomi dan budaya HIV dan AIDS
Penelitian terhadap dampak sosial ekonomi dan budaya dari HIV dan AIDS dilaksanakan sebagai bahan advokasi dan penyusunan program dukungan pada ODHA
4.2.5. Penelitian epidemiologi dan perilaku
Penelitian epidemiologi dan perilaku dilaksanakan untuk mengetahui lebih dalam tentang perilaku epidemi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasilnya merupakan data dan fakta yang paling mendasar dalam perumusan kebijakan upaya penanggulangan.

5. AREA LINGKUNGAN KONDUSIF
Lingkungan yang kondusif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS
diperlukan agar upaya-upaya tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan masalah HIV dan AIDS merupakan masalah yang kompleks dan unik. Deklarasi UNGASS 2001 yang mengamanatkan bahwa tahun 2003 negara mengesahkan,mendukung dan menegakkan peraturan dan ketentuan lain untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan memastikan pemilikan hak-hak azasi dan kemerdekaan secara penuh oleh ODHA dan sub-populasi rentan lainnya belum sepenuhnya tercapai sehingga perlu terus diupayakan.
5.1. Tujuan
Meningkatkan pembuatan peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan lain di pusat dan daerah dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
5.2. Program
Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelompokan dalam program –program sebagai berikut:
5.2.1. Program advokasi dan sosialisasi
Meningkatkan sosialisasi dan advokasi upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS kepada eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah agar memahami masalah yang dihadapi yang memerlukan pengaturan pemerintah.
5.2.2. Program peningkatan kapasitas
Meningkatkan kapasitas anggota legislatif daerah dalam menciptakan peraturan-peraturan di daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif di daerah.
5.2.3. Program peningkatan kapasitas organisasi-organisasi masyarakat sipil
Organisasi masyarakt sipil termasuk LSM dan KDS ditingkatkan kemampuannya untuk turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peneyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.

6. AREA KOORDINASI DAN HARMONISASI MULTIPIHAK
Masalah HIV dan AIDS bukan lagi masalah kesehatan semata akan tetapi telah menjadi masalah sosial yang sangat komplek dan unik.Upaya pencegahan dan penanggulangannya memerlukan berbagai pendekatan dan diselenggarakan oleh berbagai pihak. Peranan utama dijalankan oleh masyarakat dengan arahan dan pembinaan oleh sektor-sektor pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pemimpin upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS baik di pusat maupun di daerah. Mitra internasional membantu penyelenggaraan tersebut. Banyaknya pemangku kepentingan yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS ini, mengharuskan adanya koordinasi yang baik sejak perencanaan sampai evaluasinya. Harmonisasi dimaksudkan agar penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS berjalan selaras dan seirama sehingga merupakan orkestra aktivitas yang padu, terarah dan mencapai sasaran. Harmonisasi diupayakan di semua tingkat penyelenggaraan.
6.1. Tujuan
Menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat sipil dan mitra internasional sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.
6.2. Program
Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelompokan dalam program –program sebagai berikut:
6.2.1. Program penguatan kelembagaan
Sebagai lembaga yang mengemban tugas mengkoordinsikan dan mengharmoniasikan berbagai program, KPA pada semua tingkat akan terus diperkuat dan ditingkatkan kemampuannya dengan meningkatkan kemampuan SDM, melengkapi sarana kerja, dan mengusahakan anggaran yang cukup untuk kegiatan operasional.
6.2.2. Program peningkatan jaringan informasi dan komunikasi
Adanya jaringan informasi yang luas dan berfungsi baik mempermudah dilakukannya koordinasi dan harmonisasi upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Jaringan ini diperluas disemua tingkat. Sarana teknologi informasi disempurnakan sehingga berfungsi dengan baik.
6.2.3. Program peningkatan kerjasama internasional
Kerjasama internasional yang sudah terjalin ditingkatkan. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama regional dan global. Di dalam negeri kerjasama dilakukan dengan mitra internasional.

7. AREA KESINAMBUNGAN PENANGGULANGAN
Memperhatikan kecenderungan epidemi HIV dan AIDS dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, upaya pencegahan dan penaggulangan di Indonesia akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus dapat dijamin kesinambungannya. Kesinambungan upaya ini sangat ditentukanoleh komitmen politik, kepemimpinan yang kuat, tersedianya dana yang terus menerus, perawatan sarana dan prasarana yang digunakan serta pelibatan seluruh unsur masyarakat termasuk mereka yang sudah terinfeksi.
7.1. Tujuan
Menjamin kelansungan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di setiap tingkat administrasi melalui komitmen yang tinggi, kepemimpinan yang kuat, didukung oleh informasi dan sumberdaya yang memadai.
7.2. Program
Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelompokan dalam program –program sebagai berikut:
7.2.1. Advokasi
Advokasi dilakukan secara terus menerus kepada para pengambil keputusan di pusat dan di daerah, baik kepada eksekutif, legislatif, maupun kepada pimpinan partai politik dan organisasi masyarakat sipil lainnya.
7.2.2. Peningkatan sumber daya manusia
Melalui pendidikan dan pelatihan ditingkatkan jumlah dan mutu para penyelenggara upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di pusat dan di daerah. Pendidikan dan pelatihan dimaksud diperoleh di dalam negeri dan di luar negeri.
7.2.3. Peningkatan sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana di unit-unit pelayanan HIV dan AIDS ditingkatkan jumlah dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dilakukan pengawasan kwalitas (quality control) atas sarana dan prasarana tersebut.

PENYELENGGARA UPAYA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah bersama-sama dibantu oleh mitra internasional. Pemerintah meliputi departemen, kementerian, lembaga non-departemen dan dinas-dinas daerah serta TNI dan POLRI. Masyarakat meliputi LSM, swasta dan dunia usaha, civil soceity lainnya dan masyarakat umum. KPA di semua tingkat berfungsi sebagai koordinator. Para pemangku kepentingan mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing dan bekerja sama dalam semangat kemitraan. Pokok-pokok tugas dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara adalah sebagai berikut:
1. PEMERINTAH PUSAT
Departemen, Kementerian, Lembaga Non- Departemen, TNI dan POLRI membentuk Kelompok Kerja Penanggulangan HIV dan AIDS dan membuat rencana pencegahan dan penanggulangan yang selaras dengan Stranas HIV dan AIDS 2007 – 2010 sesuai dengan area kegiatan instansi bersangkutan. KPAN mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari unsur pemerintah pusat.
2. PEMERINTAH PROVINSI
Dinas-dinas Provinsi, Kantor Wilayah dari instansi pusat di provinsi, komando TNI dan POLRI di provinsi menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dipimpin oleh Gubernur. Pemerintah Propinsi membentuk dan memfungsikan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan menyediakan sumberdaya untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan di propinsi.
3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Dinas-dinas Kabupaten/Kota, Kantor Departemen dari instansi pusat di kabupaten/kota, komando TNI dan POLRI di kabupaten/kota menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dipimpin oleh Bupati/Walikota. Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk dan memfungsikan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota dan menyediakan sumberdaya untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan di kabupaten/kota.
4. PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA
Di wilayah kecamatan dan kelurahan /desa yang berpotensi adanya penularan HIV, dapat dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yang masing-masing dipimpin oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa. Tugas utama adalah menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dirancang oleh KPA Kabupaten/Kota.
5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI DAERAH
DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan kepedulian yang tinggi menampung informasi dari masyarakat tentang situasi HIV dan AIDS di wilayah urusannya dan sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu upaya pencegahan dan penanggulangan. Bersama dengan KPAN/KPA di daerah dapat membentuk Forum Komunikasi.
6. KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagai penanggung jawab upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia mempunyai tugas yang sangat berat sehingga memerlukan kawenangan yang jelas untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif. Tugas pokok dan fungsi KPA Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No.75 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:
6.1. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian dan penaggulangan AIDS;
6.2. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
6.3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian dan penaggulangan AIDS;
6.4. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
6.5. Melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
6.6. Mengkoordinasikan pengelolaan dan dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS;
6.7. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS;
6.8. Memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS.
7. KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten / Kota dibentuk dan dipimpin masing-masing oleh Gubernur dan Bupati / Walikota. KPA di daerah membantu kelancaran pelaksanaan tugas KPA Nasional. Tugas pokok dan fungsi KPA Provinsi dan KPA Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut:
7.1. Merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya sesuai dengan kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA nadional. Implementasi dari tugas pokok tersebut meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:
7.1.1. Memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya;
7.1.2. Menghimpun, menggerakkan dan memamfaatkan sumberdaya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien
7.1.3. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pemangku kepentingan dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah kerjanya
7.1.4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan menyampaikan laporan berkala secara berjenjang kepada KPA Nasional.
8. MASYARAKAT SIPIL (CIVIL SOCEITY)
Civil soceity merupakan mitra kerja yang penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non- Pemerintah lainnya seperti Kelompok Dukungan Sebaya telah memberikan kontribusi yang bermakna karena mampu menjangkau sub-populasi berperilaku berisiko dan menjadi pendamping dalam proses perawatan dan pengobatan ODHA. Civil Soceity berperan dalam penyuluhan, pelatihan, pendampingan ODHA, pemberian dukungan dan konseling serta melakukan pelayanan VCT. Dimasa mendatang peran ini diharapkan meningkat dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Komisi Penanggulangan AIDS di semua tingkat menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga civil soceity dapat menjalankan perannyadengan tenang dan aman.
9. DUNIA USAHA DAN SEKTOR SWASTA
Jenis pekerjaan, lingkungan dan tempat kerja berpotensi bagi pekerja untuk terpapar HIV. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah mengakui bahwa HIV dan AIDS sebagai persoalan dunia kerja. Prinsip-prinsip utama Kaidah ILO tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja perlu ditingkatkan implementasinya di dunia kerja Indonesia melalui kesepakatan tripartit. Implementasi Kaidah ILO tersebut dijabarkan dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di dunia kerja dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan.
10. TENAGA PROFESIONAL, ORGANISASI PROFESI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI
Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS memerlukan pelibatan tenaga profesional baik secara individu maupun melalui organisasi profesi dan lembaga pendidikan tinggi. Para profesional berperan dalam perumusan kebijakan, penelitian, riset operasional.
11. KELUARGA DAN MASYARAKAT UMUM
Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS memerlukan dukunganmasyarakat luas. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat mempunyai tugas penting dan sangat mulia sebagai benteng pertama dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Ketahanan keluarga dalam arti yang sesungguhnya perlu tetap diupayakan dan ditingkatkan. Selain itu keluarga mampu memberikan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dengan berempati dan menjauhkan sikap diskriminatif terhadap mereka.Masyarakat Umum berperan membantu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan masing-masing dengan memberikan kemudahan dan meciptakan lingkungan yang kondusif. Untuk menjalankan fungsi tersebut, masyarakat berhak menerima informasi yang benar tentang masalah HIV dan AIDS.
12. ORANG DENGAN HIV DAN AIDS (ODHA)
Peranan ODHA dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS di masa mendatang semakin penting. Selaras dengan prinsip Greater Involvement of People with AIDS (GIPA) ODHA berhak berperan pada semua tingkat proses pecegahan dan penanggulangan mulai dari tingkat perumusan kebijakan sampai pada monitoring dan evaluasi. Untuk dapat menjalankan peran tersebut, ODHA baik secara individual maupun organisasi meningkatkan persiapan diri. Seimbang dengan hak-haknya, ODHA bertanggung jawab untuk mencegah penularan HIV kepada pasangannya dan orang lain.

KERJASAMA INTERNASIONAL
Kerjasama internasional dengan para mitra bilateral dan multilateral adalah suatu komponen yang bermakna dalam penanggulangan masalah HIV dan AIDS dan telah dirasakan mamfaatnya. Bantuan telah diberikan antara lain bagi program peningkatan kapasitas kelembagaan baik di pusat maupun di daerah, programperawatan, pengobatan dan dukungan pada ODHA, program pengurangan dampak buruk di kalangan penasun , program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak dan program penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja. Kerjasama internasional diperlukan dan diharapkan berlanjut, dan implementasinya mengacu kepada Strategi Nasional 2007-2010 dan Rencana Aksi Nasional 2007-2010. Berdasarkan Perpres No 75/2006 mobilisasi dan pemanfaatan bantuan dana dan bantuan teknis dari mitra internasional akan diarahkan dan dikoordinasikan oleh KPAN. Evaluasi menggunakan sistem monitoring dan evaluasi nasional serta menggunakan instrumen-instrumen pemantauan yang baku.
Bantuan mitra internasional diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas penanggulangan HIV dan AIDS untuk 2007-2010, terutama pengembangan kelembagaan; perawatan, dan pengobatan dukungan terhadap ODHA; peningkatan upaya pencegahan terutama di kalangan kelompok berperilaku risiko tinggi; pengembangan dan pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi nasional; penyediaan obat antiretroviral; pengembangan pencegahan penularan dari ibu ke anak, penanggulangan masalah-masalah lintas batas HIV dan AIDS, serta penelitian. KPAN memfasilitasi upaya menuju harmonisasi dan koordinasi di antara para mitra internasional, dan dengan berbagai sektor pemerintah terkait serta pemangku kepentingan lainnya (masyarakat, dunia usaha, LSM, universitas). Hal ini bertujuan juga agar bantuan yang diperlukan dapat tersedia dan menjangkau mereka yang sangat membutuhkan dengan cepat dan efisien. Untuk mengetahui dan mendukung pencapaian harmonisasi dan koordinasi yang lebih kuat dan perencanaan strategis yang baik dari bantuan mitra internasional, KPAN perlu mempunyai sistem informasi khusus. Agar sistem ini berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya, maka KPAN sebagai koordinator memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari mitra internasional internasional.

PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL
Strategi Nasional HIV dan AIDS dilaksanakan sejalan dengan rencana pembangunan
nasional. Pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, pelaksanaan Stranas akan disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah masing-masing. Pelaksanaan STRANAS harus konsisten dengan tujuan-tujuan kebijakan yang ingin dicapai, serta ditujukan untuk merespon situasi dan kondisi lokal dan nasional HIV dan AIDS. STRANAS merupakan living document sehingga terbuka untuk perubahan atas dasar kebutuhan respons. Peran KPAN dalam pelaksanaan SRTANAS sesuai dengan “Three One Principle” yang dianjurkan oleh UNAIDS, yaitu:
1. setiap negara perlu mempunyai satu institusi yang mengkoordinasikan upaya penanggulangan,
2. satu strategi nasional yang menjadi acuan semua pihak dalam menyelenggarakan upaya penanggulangan, dan
3. satu sistem monitoring dan evaluasi nasional yang berlaku secara nasional.
KPAN menjabarkan lebih lanjut STRANAS dalam suatu RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) untuk periode yang sama. Sektor dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Pusat dan KPA di Daerah membuat RENCANA STRATEGI PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS bidang masing-masing dan atau daerah dengan menggunakan STRANAS dan RAN 2007-2010 sebagai acuan utama.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk:
1. menjamin bahwa program pencegahan HIV AND AIDS mencapai tingkat efisiensi dan akuntabilitas yang tinggi,
2. membantu mengintensifkan dan meningkatkan pelaksanaan program,
3. memungkinkan tindakan korektif untuk mengarahkan program, dan
4. menghasilkan informasi yang berguna bagi pelaksanaan program serta sebagai masukan untuk penyusunan program lanjutan. Hasil monitoring dan evalusi dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan Perpres No. 75 Tahun 2006.
Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS yang telah diterbitkan (2006) digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan STRANAS 2007 – 2010 bagi KPA di semua tingkat. Pedoman tersebut dibuat sederhana dan mudah digunakan sehingga dapat membantu KPA di berbagai tingkat melakukan monev dan pelaporan seperti yang diharapkan. Sosialisasi dan pelatihan tentang penggunaan Pedoman tersebut akan terus dilakukan agar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dari KPA pada semua tingkat dapat berjalan secara optimal.

PENDANAAN
Sejalan dengan makin meningkatnya penularan HIV, program penanggulangan HIV dan AIDS semakin beragam dengan cakupan yang semakin luas. Peningkatan tersebut membutuhkan dana yang besar Dana yang diperlukan untuk melaksanakan STRANAS ini sesuai dengan amanat Perpres No 75 tahun 2006 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain. Sumber lain dimaksud mencakup dana dari swasta, masayarakat dan bantuan internasional. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam membantu pendanaan untuk program penanggulangan HIV dan AIDS akan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan mobilisasi dana di bawah koordinasi KPA di berbagai tingkat. Bantuan internasional dalam bentuk hibah dan bantuan teknis digunakan untuk meningkatkan upaya dan tidak diartikan sebagai pengganti dana yang bersumber dari pemerintah Pengelolaan dana menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, efisensi , efektivitas dan harmoni. KPAN mengkoordinasikan mobilisasi dan penggunaan dana untuk menjamin tidak terjadinya pemborosan dan dipenuhinya prinsip tersebut.


4 Responses to “PENANGGULANGAN ANAK & REMAJA PENDERITA HIV/AIDS”


  1. 1 yusril
    November 25, 2010 pukul 2:12 pm

    kaum mudah harus PERANG dengan HIV/AIDS carany muda kq..?kenali temanmu,dktn dri loe k agama,n dengarin kata ortu loe


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Desember 2009
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Halaman

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 4 pengikut lainnya.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: